Setiap bulannya masyarakat harus mengeluarkan cost biaya yang besar, bila dibandingkan dengan masyarakat desa yang penerangannya menggunakan pasokan listrik PLN. Apalagi dengan naiknya harga BBM, tentu pengelola PLTD menaikan harga KWH dengan menyesuaikan harga minyak solar untuk pembangkit listrik.
Kepala Desa Kepenuhan Raya Ahmad Irfan kepada wartawan, Kamis (4/7) mengakui ia telah banyak menerima keluhan masyarakatnya, terkait biaya yang dikeluarkan setiap bulan untuk pembayaran listrik dari PLTD di desanya berkisar Rp350-500 ribu setiap bulannya.
Biaya listrik dari PLTD itu dianggap terlalu besar bila dibandingkan dengan desa yang menggunakan pasokan listrik dari PLN. ‘’Kami berharap PLN Pasirpengaraian dapat memprioritaskan penerangan listrik Desa Kepenuhan Raya yang dipasok dari PLN. Sebelumnya desa telah menyampaikan proposal pengajuan program listrik desa (Lisdes) ke PLN Pekanbaru dan akan menyampaikan pengajuan program lisdes ke PLN Rayon Pasirpengaraian,’’ ujarnya.
Irfan mengatakan, masyarakat Desa Kepenuhan Raya sangat berharap PLN dapat merealisasikan program lisdes pada tahun 2014.Karena kondisi ekonomi saat ini yang sangat sulit, masyarakat merasa keberatan untuk mengeluarkan biaya listrik dari PLTD desa yang costnya sangat besar.
Dia menambahkan, dari hasil rapat bersama antara pemerintah desa, masyarakat dan pengelola PLTD, bahwasanya dengan kenaikan harga BBM, pengelola PLTD Desa Kepenuhan Raya menaikan harga 1 KWH menjadi Rp3.700, sebelum kenaikan BBM hanya Rp3 ribu.
‘’Meski merasa keberatan untuk mengeluarkan biaya listrik dari PLTD yang costnya cukup besar, dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi yang morat-morit, mau tidak mau tetap mempertahankan PLTD untuk menerangi pelayanan listrik desa. Apalagi dalam beberapa hari ke depan sudah memasuki Ramadan,’’ ujarnya. Kades berharap dukungan dan perhatian dari Pemerintah Kabupaten Rohul dan PLN, untuk mencarikan solusi guna mengatasi krisis listrik di Desa Kepenuhan Raya.(epp)
